Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia

DAERAH OTONOM
Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI.

OTONOMI DAERAH

Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setem-pat menurut prakasa sendiri ber-dasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan per-undang-undangan.

TUJUAN OTONOMI DAERAH

Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, keistimewaan dan kekhususan.


Desentralisasi
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI.

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA (KABINET)

SISTEM KABINET PRESIDENSIL

•Lembaga legislatif & eksekutif saling terpisah dan independen.

•Eksekutif ditangan presiden.

•Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

•Kebijakan dibuat oleh eksekutif dan legislatif.

SISTEM KABINET PARLEMENTER

•Parlemen merupakan satu-satunya badan yang anggotanya dipilih secara langsung oleh warga negara yang berhak memilih melalui pemilu.

•Anggota dan pimpinan kabinet dipilih oleh parlemen.

•Kabinet dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen.

•Perdana menteri dapat membubarkan parlemen bila kebijakannya tidak didukung parlemen—kemudian pemilu.

•Fungsi kepala pemerintahan dan kepala negara dilaksanakan orang yang berlainan.

Kedudukan Undang-Undang Dasar

Kedudukannya adalah sebagai hukum dasar tertulis, artinya UUD 1945 mengikat semua komponen bangsa Indonesia (pemerintah, lembaga masyarakat, setiap WNI dimanapun mereka berada & setiap penduduk yang berada di wilayah RI). Karena itu UUD 1945 ini berisi norma aturan/ ketentuan yang harus dilaksanakan & ditaati. Dengan kata lain UUD 1945 merupakan sumber hukum yg menempati kedudukan tertinggi di Indonesia.

Makna dan relevansi konstitusionalisme di Indonesia

Konstitusi

- Naskah dasar yang tertulis

- Keseluruhan dari peraturan baik yg tertulis maupun yg tidak tertu-lis yg mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu peme-rintahan diselenggarakandalam suatu masyarakat.

Konvensi

- Aturan2 berdasarkan tradisi yg mengatur hubungan antara kabinet dengan parlemen atau aturan-aturan tingkah laku politik. Misalnya: prinsip tanggungjawab politik kabinet (jajaran menteri) yg tidak lagi mendapat kepercayaan dari mayoritas anggota majelis,harus mengundurkan diri.

- Konvensi tidak mempunyai kekuatan hukum tetapi tetap ditaati.

Undang-Undang Dasar
Naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut.

Konstitusionalisme

Konstitusionalisme merupakan paham tentang pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi

Suatu gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh & atas nama rakyat dengan beberapa pembatasannya sehingga mereka yang mendapatkan tugas untuk memerintah diharapkan tidak akan menyalahgunakannya.